Secara sistem, politik di Indonesia menggunakan sistem multipartai. Namun, jika melihat pola relasi antar partai politik dan pola relasi kekuasaan terhadap partai politik di sekitarnya, maka dapat diartikan bukan demokrasi multipartai.
- Hensat: Risma Cuci Mobil Demi Konten
- Di Hadapan Wapres, Firli Bahuri Beberkan Asset Recovery 2022 Sudah 348,98 Persen Melebihi Target
- Ridwan Kamil Gabung Golkar, PPP Jabar: Semoga Bermanfaat untuk Jadi Pemimpin Sejati
Baca Juga
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam dalam Diskusi Paramadina Public Policy Institute, Senin (22/5).
Menurutnya, sistem politik saat ini ada kecenderungan upaya konsolidasi yang digerakkan sel-sel kekuatan yang sifatnya otokratik, cenderung pada otoritarianism.
“Yang dalam pembahasannya memang sangat-sangat light (nyata), tetapi sel-sel itu digerakkan dikooptasi, didominasi secara demikian rupa,” kata Khoirul Umam dikutip dari video yang diunggah kanal Youtube Refly Harun.
Dia menilai, sel-sel tersebut berusaha untuk menghancurkan sejumlah partai politik yang dinilai berseberangan dengan kekuasaan.
“Ada proses penghancuran kedaulatan partai. Sehingga, kemudian parpol pada hari ini dalam konteks penentuan koalisi misalnya akhirnya kemudian mengalami kebingungan,” ucapnya.
“Kakinya dipegang sana sini, dan itu bukan hanya di partai-partai yang disebutkan(PPP dan Demokrat), termasuk Partai Golkar sendiri yang seolah menyerahkan lehernya kepada kekuasaan,” tutupnya.
- Buka Sejujur-jujurnya Kasus Brigadir J, Mahfud MD: Soal Judi, Narkoba Nanti Saja
- Nasdem Tidak Mau Kawin Paksa Anies-AHY
- Terpilih Aklamasi, Bobby Adhityo Rizaldi Pimpin Golkar Sumsel
