Pengadaan logistik pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dipastikan menggunakan prinsip Kehati-hatian, transparan, dan mendukung produk dalam negeri.
- Rizal Ramli: Indikator Paling Relevan Ukur Kesejahteraan Rakyat Itu HDI, Indonesia Peringkat 19 di G20
- Pembohongan Publik Ferdy Sambo Dinilai Lebih Sistemis dan Sadis daripada Kasus Ratna Sarumpaet
- Parlemen Berharap Pemerintah Bisa Sepakati Biaya Haji Tahun Ini Rp 49 juta
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi usai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari, di Gedung LKPP, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (18/9).
"Proses yang lama ini alhamdulillah hari ini sudah clear di tahap pertama dari Rp500 sekian miliar nilai pengadaan dengan prinsip-prinsip, kehati-hatian, transparan, pro produk dalam negeri, keterlibatan UMKM," ujar Hendrar.
Hendrar juga memastikan, nilai pengadaan logistik Pemilu 2024 yang sekitar Rp500 miliar pada tahap pertama juga telah memakai prinsip efisiensi.
"Kita melakukan efisiensi lewat konsolidasi pengadaan yang mencapai 42,7 persen. Artinya, ada sekitar Rp225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan," ucapnya.
Maka dari itu, dia memastikan LKPP akan tetap mengawal pengadaan logistik yang dilakukan KPU bisa bersifat akuntabel dan terhindar dari tidak efisien.
"Kami, akan selalu siap mana kala nanti KPU juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mendampingi pada proses pengadaan tahap kedua," demikian Hendrar menambahkan.
- Gelar Pesta Rakyat di Ciamis, Relawan Berharap Dukungan untuk Ganjar Makin Besar
- PDIP: Kalau Gentle, Menteri Asal Nasdem Mundur Dari Kabinet
- Sejalan Hasil RMOLVote, PDIP Dianggap Bijak Jika Beri Golden Ticket ke Puan Maharani
